Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan Jatim Naik 0,17 Persen

Selama 2016, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur hanya turun 0,23 persen, dari 12,28 persen pada September tahun 2015 menjadi 12,05 persen pada Maret tahun 2016.

Selain penduduk miskin yang hanya turun 0,23 persen, jumlah pengangguran terbuka pada bulan Februari 2016 juga turun sebesar 0,17 menjadi 4,14 dibanding bulan Februari tahun 2015, yaitu 4,31 persen.

Hal ini disampaikan Soekarwo Gubernur Jawa Timur saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (10/10/2016).

“Kondisi perekonomian globat turut berperan dalam wajah perekonomian Jawa Timur,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Menurut dia, dari September 2015 sampai dengan Maret 2016, tingkat kemiskinan di perkotaan juga mengalami penurunan sebesar 0,47 persen atau sebesar 52.360 jiwa, yaitu 8,19 persen atau sebesar 1.524.620 jiwa pada September 2015 menjadi 7,94 persen atau sebesar 1.518.790 jiwa pada Maret 2016.

“Untuk penduduk miskin di perkotaan turun 0,47 persen, tapi di pedesaan mengalami kenaikan 0,17 persen. Sedangkan untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka yang berkelanjutan ini diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3 persen,” ujarnya.

Soekarwo menjelaskan, kondisi makro ekonomi global yang masih tidak menentu saat ini juga turut mempengaruhi struktur rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2017.

Akan tetapi, perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan akan mengalami perbaikan dibanding Tahun 2016. Dengan pertimbangan tersebut, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan APBN Tahun 2017.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kedua, inflasi Tahun 2017 diperkirakan terkendali pada kisaran 4 persen.

Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan juga akan mulai stabil pada kisaran Rp13.300. Keempat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan 5,3 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia sebesar US45 dolar per barel, serta lifting minyak mentah Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari, asumsi tersebut juga menjadi faktor dalam penyusunan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal pendapatan daerah, kebijakan pada rancangan Perda tentang APBD 2017 diarahkan untuk memenuhi target pendapatan daerah. Beberapa langkah yang dilakukan yakni melalui penagihan pajak secara door to door maupun pemberitahuan masa pajak secara elektronik, pendirian bekerjasama dengan swasta atau BUMN, dan memperbanyak titik penempatan ATM Samsat Jawa Timur.

Pada sektor retribusi daerah, dilakukan perbaikan pelayanan pada UPT dan Balai penghasil. Sedangkan penerimaan dari sektor lain pendapatan asli daerah yang sah dilakukan dengan cara mendorong kinerja BUMD.

Dalam hal belanja daerah, rancangan perda tentang APBD 2017 diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas Pemprov Jawa Timur untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang dirumuskan dalam 9 (Sembilan) prioritas. Diantaranya, peningkatan mutu pelayanan dasar antara lain program BOSDA, MADIN, Jamkesda, pengembangan taman Posyandu dan Ponkesdes; serta pengembangan kualitas SDM melalui SMK mini. (fik/ipg)