Pernyataan Ahok Dinilai Menghina Ulama, MUI Serahkan Pada Penegak Hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, 27 September lalu, masuk kategori menghina Al Quran atau menghina Ulama.

Pendapat resmi itu disampaikan KH. Maruf Amin Ketua Umum MUI dalam keterangan pers yang digelar di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (13/10/2016), setelah menganalisa rekaman video pernyataan Ahok.

Karena pernyataan Ahok itu dinilai memiliki konsekuensi hukum, MUI menyerahkan tindak lanjutnya kepada penegak hukum.

“MUI kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kami kan sudah mengeluarkan pendapat resmi, tinggal kepolisian yang menyelesaikannya,” ujar KH. Maruf Amin.

Selain itu, MUI meminta masyarakat khususnya umat muslim di Jakarta untuk tetap tenang.

Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat atau aspirasi, MUI berharap tidak perlu sampai mengerahkan massa.

“Tapi, kalau memang terpaksa mengerahkan massa, kami berharap berlangsung tertib, tidak sampai mengganggu kepentingan umum,” katanya.

Seperti diketahui, MUI Pusat sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Berikut isi lengkapnya:

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. (rid/tit/tok)