Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Masyarakat Tambah Susah

Meski di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK sempat dihadapkan kepada gonjang-ganjingnya DPR RI yang terbelah dengan lahirnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun selanjutnya sudah berjalan efektif. Khususnya di tahun 2016 pembahasan RUU, pemilihan Panglima TNI, Kapolri, KPK, BIN, Tax Amnesty dan lainnya berjalan lancar antara pemerintah dan DPR RI.

Namun, di sana-sini masih ada yang harus dituntaskan. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan rakyat. Demikian yang mengemuka dalam dialektika demokrasi “Refleksi dua tahun Jokowi-JK” di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Dalam pertemuannya dengan masyarakat, Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI mengakui jika hidup saat ini lebih susah, susah mencari kerja, pertumbuhan ekonomi membaik tapi justru meningkatkan pengangguran.

“Jadi, pertumbuhan ekonomi malah tidak menghasilkan tenaga kerja (jobless growth). Padahal target pertumbuhan ekonomi 7 %, tapi baru 5,18 %,” ujar Waketum Partai Gerindra itu.

Ironisnya lagi kata Fadli, pembangunan kereta cepat, pekerjanya justru dari Tiongkok, asset PT Indosat masih dikuasai asing, 100 sentra perikanan, sejuta hektar sawah, 1000 kampung nelayan, birokrasi online, dan lain-lain belum terwujud.

“Jadi, yang masih jauh dari poros maritim yang dijanjikan. Memang ada pembangunan 53 proyek jalan tol, 13 bandara, 19 jalur kereta api, 10 pelabuhan, dan lain-lain,” kata dia.

Secara politikpun kata Fadli, semakin tidak berdaulat. Dimana sudah ada 6 negara kecil di luar negeri yang menyetujui Papua merdeka. Di laut banyak terjadi penyanderaan, membebaskan visa bagi 109 negara, tapi tidak resiprokal, yaitu kita tidak bebas visa ke 109 negara tersebut.

“Jadi, untuk apa?? kita seolah tidak dihormati negara lain,” kata Fadli Zon.

Impor masih terjadi di semua sektor: dari garam, gula, daging, kedelai, jagung, ikan, beras, dan masih banyak lagi. Karena itu kata Fadli, tidak ada kedaulatan pangan.

“Trisakti dan Nawacita justru makin tidak bisa dimengerti rakyat,” ujar dia.

Sementara itu, menurut Fadli, secara hukum, banyak kasus-kasus besar malah didiamkan, tapi hanya peduli kepada yang kecil. Seperti pungli di Kemenhub RI yang langsung didatangi Jokowi Presiden, ini tak lebih hanya sebagai pencitraan.

Sementara di Marurar Sirait Politisi PDI Perjuangan menilai sebaliknya jika pemerintahan saat ini berjalan lebih efektif dengan DPR RI. Hal itu dibuktikan dengan proses pembahasan RUU. Seperti RUU Pilkada, Tax Amnesty, pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, komisioner KPK, Kepala BIN, dan lain-lain.

“Semua berjalan efektif dan terukur, juga tidak ada rapat-rapat antara KMP dan KIH. Kita memang ingin terwujudnya check and balances. Sehingga, Golkar, PAN, dan PPP, yang semula di KMP, saat ini semua mendukung pemerintah,” kata dia.

Secara hukum, menurut Maruarar, kalau sebelumnya terjadi konflik antara KPK lawan Polri, kini tidak ada lagi. Semua lembaga penegak hukum berjalan baik dan sinergi untuk menegakkan keadilan.

“Pungli, adalah contoh yang baik, meski jumlahnya kecil, namun pungli ini terjadi secara massif di seluruh sektor kehidupan masyarakat, dari pusat sampai daerah. Ekonomi pun tumbuh 5,4 %,” kata Ara panggilan akrab Maruarar.(faz/rst)
‎