Pemprov Jatim Fokuskan Rp7,4 Triliun Dana Desa untuk Tiga Isu Strategis

Pemprov Jatim mengarahkan pemanfaatan Rp7,4 triliun dana desa dari pemerintah pusat untuk tiga hal. Pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah.

Demi mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk tiga isu strategis itu, Pemprov Jatim menggelar koordinasi optimalisasi Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada Selasa (26/11/2019).

Heru Tjahjono Sekretaris Daerah Pemprov Jatim menyebutkan, total Dana Desa yang disalurkan untuk lebih dari 7 ribu desa di Jawa Timur itu mencapai Rp7,441 triliun. Hampir Rp1 miliar untuk setiap desa.

“Kami harap, dana ini dipakai secara optimal untuk mempercepat kemajuan Jatim. Salah satunya, menurunkan angka kemiskinan,” kata Heru mewakili Khofifah Gubernur Jawa Timur yang sedang ke Jakarta.

Pengentasan kemiskinan di Jatim, kata Heru, sudah tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah dan Emil Elestianto Dardak Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

Salah satu program unggulan Nawa Bhakti Satya adalah Jatim Sejahtera, di mana fokus pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial termuat secara detail dalam program itu.

Selama ini, Heru mengklaim, melalui program itu dan program lain seperti penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, dan pemberdayaan masyarakat desa, angka kemiskinan turun.

Persentase penurunan angka kemiskinan pada periode September 2018-Maret 2019, baik di perdesaan maupun di perkotaan sebesar 0,78 persen di desa, dan 0,13 persen di kota.

“Dalam rangka pengentasan kemiskinan, ada program Keluarga Harapan atau PKH yang mencakup 50 ribu lansia untuk memberi jaminan hidup yang layak bagi mereka,” kata Heru.

Selain penurunan kemiskinan, Heru juga meminta Dana Desa untuk menurunkan angka stunting. Datanya, angka stunting di 15 kabupaten kantong kemiskinan di Jatim pada 2018 lalu mencapai 32,81 persen.

Heru bilang, butuh intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Intervensi gizi untuk balita di desa-desa rawan stunting, salah satunya bisa dengan memanfaatkan dana desa.

“Kemiskinan adalah PR besar kita bersama. Selain itu, stunting dan peningkatan angka partisipasi sekolah juga harus bisa kita fasilitasi lewat alokasi dana desa yang diterima,” katanya.(den/iss/ipg)