Kepala BPOM Pilih Tak Komentar Soal Rencana Menkes Cabut Hak Keluarkan Izin Obat

Penny Lukito Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memilih tidak berkomentar soal rencana Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan yang akan mencabut hak istimewa BPOM dalam mengeluarkan izin obat.

“Saya no comment. Tapi saya sampaikan apa yang sudah kami lakukan. Kinerja-kinerja yang sudah dilakukan dan saya kira manfaatnya sudah dirasakan para pelaku usaha,” kata Penny di Surabaya pada Rabu (27/11/2019).

Dia mengatakan, BPOM telah melakukan percepatan perizinan sehingga membuat iklim investasi kondusif. Hal itu bisa dilihat dengan semakin banyaknya perizinan yang diberikan kepada produk-produk yang diregistrasi ke BPOM.

Menurutnya, kinerja BPOM dalam tiga tahun ini sudah sesuai instruksi Joko Widodo Presiden yaitu terkait percepatan perizinan. Hasilnya, ia mengklaim sudah terjadi banyak perbaikan dan akan terus berproses tidak berhenti.

“Kami tentu selalu berinovasi untuk percepatan perizinan, baik izin edar, sertifikasi, produksi obat yang baik itu sudah cepat sekali,” katanya.

Ke depan, dia mengatakan BPOM akan terus mengembangkan sistem agar perizinan semakin cepat sehingga mendukung prioritas pemerintah mendorong investasi dan produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk-produk impor. Terkait anggapan harga obat mahal karena lamanya perizinan di BPOM, Penny menampik itu karena keduanya merupakan hal yang berbeda.

“Tidak ada kaitan. Saat kami keluarkan izin edar, yang kami nilai itu adalah aspek mutu keamanan dan khasiat jadi tidak ada kaitan dengan harga. Ada persoalan lain yang terkait dengan harga obat. Tapi percepatan perizinan itulah yang terus kita dorong,” pungkasnya. (bas/dwi)