DPRD Kota Surabaya Gelar Rapat Paripurna Pertama Soal RAPBD 2017

DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun anggaran 2017, oleh Wali Kota Surabaya, Selasa (22/11/2016).

Karena Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya masih berada di luar negeri, pembacaan pengantar nota keuangan APBD 2017 hari ini diwakili Wisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya dan DPRD telah bersepakat, pembahasan APBD 2017 dipercepat demi memenuhi batas maksimal penetapan APBD 2017, yakni pada akhir November.

Vinsensius Awey Anggota DPRD Kota Surabaya mengatakan, kemungkinan sanksi bila pengesahan APBD 2017 terlambat sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Soal sanksi penundaan gaji, kami sudah konsultasikan dengan kementerian, dan hal itu tidak akan terjadi, karena perubahan organisasi perangkat daerah ini berlaku nasional, juga terjadi di Kabupaten/Kota lain di Indonesia,” ujarnya, Selasa siang.

Meski demikian, pria yang biasa dipanggil Awey ini mengatakan, DPRD Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya berupaya mematuhi ketentuan yang berlaku, yakni menetapkan APBD 2017 ini tidak lebih dari 30 November 2016.

Rapat Paripurna berkaitan APBD 2017 ini, kata Awey, telah dijadwalkan secara tertulis hingga tanggal 30 November 2016 mendatang.

Pada Rabu (23/11/2016), Rapat Paripurna mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Surabaya terhadap RAPBD 2017.

Selanjutnya, pada Kamis (24/11/2016), Rapat Paripurna mengagendakan jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Surabaya tentang APBD tahun anggaran 2017.

Proses pembahasan APBD Surabaya 2017 yang sangat menentukan dilaksanakan mulai Kamis hingga Senin (28/11/2016). Yakni Pembahasan APBD di tingkat komisi DPRD dengan targat penuntasan hanya empat hari.

Kalau pembahasan ini molor, maka penetapan APBD Surabaya 2017 pun molor.

Sebelumnya, Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan, pembahasan RAPBD 2017 di tingkat komisi normalnya membutuhkan waktu minimal seminggu sampai satu bulan.

Apalagi, kekuatan APBD Surabaya 2017 ini meningkat menjadi 8,4 triliun rupiah. Artinya, seharusnya perlu tenaga ekstra untuk meneliti pos-pos anggaran yang termuat dalam buku Rancangan APBD Surabaya yang lebih tebal dari tahun sebelumnya.

Namun, baik Pemkot Surabaya maupun DPRD Surabaya berharap pengesahan APBD 2017 bisa tetap dilakukan pada 30 November mendatang.(den/iss)