Pemkot Anggarkan Rp170 Miliar Supaya SMA/SMK Tetap Gratis pada 2017

Pemkot Surabaya bersikeras pendidikan SMA/SMK di Surabaya tetap gratis. Karena itu, anggaran untuk SMA/SMK tetap dimasukkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2017 sebesar Rp170 miliar.

Hanya saja, sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejak 1 Januari 2017 mendatang pengelolaan SMA/SMK (termasuk anggaran pendidikan) menjadi wewenang Pemprov Jatim.

Wisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya mengatakan, hasil pembahasan peralihan pengelolaan SMA/SMK dengan Kemendagri di Jakarta, Senin (21/11/2016), anggaran ini dapat disalurkan melalui bantuan keuangan kepada Pemprov Jatim.

“Tapi kalau melalui bantuan keuangan, apakah ada jaminan bantuan itu digunakan seperti yang kita lakukan selama ini?” Kata Wisnu di DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/11/2016).

Pemkot khawatir, bila berupa bantuan keuangan, masih ada kemungkinan penggunaan tidak hanya untuk Siswa SMA/SMK di Surabaya saja. Selain itu, Wisnu memungkinkan terjadi penggunaan yang tidak tepat sasaran oleh Pemprov Jatim.

“Bisa saja tidak seperti yang kami harapkan. Misalnya, fokus anggarannya untuk sarana prasana pembangunan gedung sekolah, tapi ternyata dipakai hanya untuk sarana penunjang saja,” ujarnya.

Wisnu mengatakan, Pemkot masih akan mengkomunikasikan penyaluran anggaran pendidikan menengah ini dengan Pemprov Jatim. Sebab, menurutnya ada celah dalam undang-undang bagi Pemkot Surabaya.

“Sebetulnya ada celah dalam undang-undang, ada pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk hal-hal khusus. Jadi masih ada kemungkinan pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembiayaan atas SMA/SMK,” ujarnya.

Hal inilah yang masih akan dikomunikasikan kepada Pemprov Jatim. “Kami yakin pemprov ada goodwill (niat baik) untuk kesejahteraan rakyat surabaya,” ujarnya.

Niatan Pemkot Surabaya menjadikan pendidikan menengah di Surabaya tetap gratis ini berkaitan dengan fokus pembangunan yang akan dilakukan pada 2017 mendatang.

Selain pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, APBD Kota Surabaya 2017 juga difokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi fokusnya pada pemberdayaan masyarakat kecil. Di sektor ekonomi dan di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Sementara, Agustin Poliana Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya mengatakan, teknis penyaluran anggaran SMA/SMK ini perlu dibicarakan bersama SKPD terkait di Pemkot Surabaya.

Politisi PDI Perjuangan yang biasa disapa Titin ini mengatakan, teknis yang muncul bila anggaran ini hanya bisa disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan adalah dengan cara pemberian langsung ke siswa.

“Langsung by name by address. Nanti kita bisa memanfaatkan data-data Bapemas, seperti pemberian Seperti bantuan permakanan untuk lansia, kan bisa? Jadi cairnya nanti hanya mendekati pembayaran SPP,” katanya.

Dia membandingkan dengan Jakarta yang memiliki Kartu Jakarta Pintar. Dewan bisa mengusulkan agar Surabaya bisa punya Kartu Surabaya Pintar. “Tapi yang jelas, kita harus cari cantolah hukum yang pas untuk penyalurannya,” ujar Titin.(den/iss)