Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Kunjungi Balai Kota Surabaya

Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Kamis (24/11/2016) sore. Prof Eko Prasojo Ketua Tim Independen RBN datang bersama anggotanya, yakni Prof Siti Zuhro dan Prof Djohermansyah Djohan, untuk menemui Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Ketiganya mendapat sambutan oleh wali kota serta sejumlah pejabat SKPD di ruang sidang Balai Kota Surabaya. Tidak hanya mengajak jajaran SKPD, Risma juga mendatangkan perwakilan pengusaha serta akademisi di Surabaya.

Risma, dalam pertemuan ini, memaparkan bagaimana pelaksanaan birokrasi di Surabaya dengan segala inovasi di bidang teknologi informasi. Dia menjabarkan cara kerja e-goverment di Surabaya, serta produk-produk teknologi informasi lain: dari pengaturan lalu lintas sampai pemantauan sampah.

Prof Eko Prasojo Ketua Tim Independen RBN mengatakan, tugas utama mereka sebagai tim penasihat Reformasi Birokrasi Nasional kepada Wakil Presiden RI selaku Ketua Pengarah RBN dan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) selaku Ketua RBN.

Tujuan kedatangannya ke Surabaya Kamis sore ini, lebih pada mendengar masukan dari Pemerintah Kota Surabaya, bagaimana birokrasi di Kota Pahlawan ini berjalan.

“Kami melakukan (kunjungan) ini ke beberapa tempat. Kami kumpulkan masukan. Mengenai izin misalnya, daerah pengen kenceng tapi di pusat ternyata masih ada kebijakan yang menghambat, kayak gitu-gitu,” ujar Eko Prajoso usai pertemuan.

Totok Lusida Ketua DPD REI Jatim sempat mengutarakan pendapat, kebijakan perizinan di setiap daerah di Jawa Timur masih beragam. Eko Prasojo menganggap, keberagaman ini perlu ada perubahan aturan di tingkat pusat.

“Nah, makanya kami mendengarkan masukan-masukan ini, untuk kemudian kami rekomendasikan, berupa rekomendasi kebijakan kepada Wakil Presiden dan Menpan-RB untuk dibicarakan lebih lanjut dalam sidang kabinet, misalnya,” kata Eko.

Eko mengakui, pemakaian teknologi informasi seperti yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya merupakan pengungkit terbesar menuju perubahan birokrasi. Hal itu serta fakta beragamnya kebijakan perizinan di setiap daerah akan menjadi rekomendasi Tim Independen RBN kepada Wakil Presiden dan Menpan-RB.

“Kalau saya lihat, Surabaya ini hampir semua pelayanannya tersentuh, ya. Nah ini perlu direplikasi ke daerah lain. Bila perlu ada peraturan presiden, supaya hal-hal baik ini bisa direplikasi ke daerah lain,” ujarnya.

Eko mengatakan, sebelumnya dia sudah berkunjung ke Banyuwangi untuk mempelajari inovasi di bidang pariwisata. Kamis siang, Tim Independen RBN juga mengunjungi Pemprov Jatim untuk mendengarkan pemaparan Gubernur.

Selain ke Jawa Timur, Tim Independen RBN juga akan mendatangi daerah lain di Indonesia. Eko mengatakan, selanjutnya tim itu akan bertolak ke Sulawesi Selatan.

“Dari apa yang kami pelajari, nanti kami rekomendasikan agar nanti bisa dibuatkan payung hukum di pusat. Ujungnya nanti berupa peraturan presiden, peraturan pemerintah, atau apapun,” katanya.(den/rst)