Tri Rismaharini Walikota Surabaya, Jumat (25/11/2016) ini melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai usulan peran serta dana APBD, dalam proyek pembangunan Trem di Kota Surabaya yang sebelumnya diatur dalam Perpres menggunakan APBN murni.
Ditemui setelah rapat tertutup sekitar pukul 10.00 WIB tadi, Risma mengatakan akan membahas usulan itu dengan internal Pemkot Surabaya dan DPRD, sebelum memutuskan setuju atau menolak.
“Tadi disinggung soal usulan penggunaan APBD, dan saya pikir itu rasional karena untuk mengurangi beban APBN. Makanya saya harus balik ke Surabaya untuk menyelesaikan urusan administrasinya dan menyampaikan usulan itu ke DPRD dan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (25/11/2016).
Sementara itu, Joyce Hutajulu Humas Ditjen Perkeretaapian menjelaskan, usulan menggunakan APBD Kota Surabaya itu muncul, karena kondisi keuangan negara yang terbatas.
Menurutnya, usulan itu juga sudah dikoordinasikan dengan Sekretariat Kabinet. Sekarang, Kementerian Perhubungan menunggu keputusan dari Pemkot dan DPRD Surabaya.
Sekadar diketahui, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan Trem di Surabaya sekitar Rp2,4 triliun.
Kalau berkaca pada pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, perbandingan penggunaan anggarannya adalah 51 persen APBD dan 49 persen APBN. (rid/rst)