Meredam People Power, Wakil Rais Aam PBNU Sarankan Ahok Ditahan

KH Miftakhul Akhyar Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan, salah satu penyebab demonstrasi kelompok umat Islam terus membesar, karena Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI nonaktif tidak ditahan. Padahal, dengan penahanan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama, bisa meredam gerakan yang mengarah pada people power ini.

“Lazimnya kalau ditahan bisa lebih meredam. Kalau sudah ditetapkan tersangka penistaan, ya mestinya ditahan. Karena yang dulu-dulu kan ditahan,” ujarnya usai menghadiri Pembukaan Muswil PKB ke IV di Shangri-La Hotel, Minggu (27/11/2016).

Miftakhul yang merupakan salah satu saksi ahli dalam pihak pelapor kasus Ahok ini bercerita jika alasan Jenderal Tito Karnavian Kapolri tidak menahan Ahok karena dalam persaksian di gelar perkara masih ada beberapa saksi yang meringankan Ahok.

“Secara hitungan, kami sudah menang. Mayoritas saksi memutuskan itu penistaan agama. Tapi, Polri memiliki alasan tersendiri untuk tidak menahan Ahok,” katanya.

Kendati demikian, Miftakhul mengimbau umat Islam agar menahan diri untuk mengurungkan niat menggelar aksi pada 2 Desember.

“Sejak demo 4 November, PBNU melarang tapi ternyata cabang-cabang dilarang pun tidak mempan. Akhirnya, sudahlah turun tapi tidak menggunakan atribut. Anjurannya seperti itu, dikawatirkan ada yang membonceng,” katanya

Terkait dugaan akan ada gerakan makar yang disebutkan Kapolri, menurut Miftakhul itu emosi sesaat saja. Sebenarnya, ini bentuk ketakutan negara akan adanya People Power.

“Karena sudah ada beberapa di negara-negara lain gerakan people power membuat kekuasaan jatuh. Jadi, ini lebih pada ketakutan pada gerakan people power yang berakibat. Walaupun niatan awal aksi umat Islam itu tertib dan tidak ada niat menjatuhkan kekuasaan. Apalagi Ahok tidak ditahan meskipun Polri juga ada alasan,” katanya. (bid/dwi)