AA Gde Dwija Wardhana Kabid Fisik Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya mengatakan, sangat mungkin anggaran pengadaan sarana trem di Surabaya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Rancangan APBD Surabaya 2017, saat ini sedang dibahas di tingkat Komisi DPRD Surabaya, dan rencananya akan disahkan pada 30 November mendatang.
“Tinggal dilihat kebutuhannya berapa, masih bisa menjadi prioritas. Besok saat perangkaan kami ajukan ke Banggar (Badan Anggaran DPRD Surabaya) supaya dibahas,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kota Surabaya, Senin (28/11/2016).
Pengadaan sarana berupa rolling stock (rangkaian kereta) trem ini, kata Dwija, tidak harus selesai pada tahun anggaran 2017. Menurutnya, masih bisa dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Hanya saja, mengenai proporsi anggaran pengadaan rolling stock ini masih belum bisa dipastikan. Apakah 50:50 atau dengan proporsi lainnya.
“Proporsi berapa masih kami hitung. Besok rencananya kami rapatkan. Besok siang kami rapatkan,” katanya.
Namun, Dwija memastikan porsi anggaran pengadaan rolling stock ini tetap lebih banyak dari APBN. Sebab, penganggaran dengan APBD Kota Surabaya intinya adalah upaya untuk meringankan beban APBN.
“Yang penting kan sudah ada komitmen dari Pemkot Surabaya untuk pengadaan trem ini. Jadi enggak ngandalno kono tok ngono lho (jadi tidak mengandalkan APBN saja) maksudnya,” ujar Dwija.
Pemkot Surabaya telah merapatkan kemungkinan pendanaan APBD untuk pengadaan sarana trem bersama beberapa pakar hukum di Surabaya Senin siang.
Hasilnya, penganggaran trem dengan APBD sangat mungkin dilakukan.
Sebelumnya, berdasarkan hasil pertemuan Pemkot Surabaya dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat (25/11/2016) lalu, pendanaan trem dilakukan dengan cara sharing.
Tidak hanya mendapat bagian pengadaan prasarana, Pemkot Surabaya kini juga harus menganggarkan APBD untuk pengadaan sarana rolling stock (rangkaian kereta) trem.
Pemkot Surabaya sudah menyiapkan prasarana pendukung trem seperti tempat parkir (park and ride) dan feeder (angkutan pendukung). “Park and ride di (jalan) Mayjend Sungkono kan sudah siap,” kata Dwija.
Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berpendapat, sebaiknya persentase pendanaan sarana trem antara APBN dengan APBD tidak 50:50.
“Kalau fifty-fifty, beban APBD Surabaya kan jadi semakin berat. Jadi sebaiknya 70:30. 70 persen APBN, 30 persen APBD,” kata Masduki.
Perlu diketahui, pembahasan trem ini sudah berlangsung sejak lama. Awalnya seluruh sarana akan ditanggung APBN. Lantas muncul hasil perundingan, bahwa Pemkot Surabaya harus mendukung pengadaan sarana trem.(den/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
