Pemkot Mendata Korban PHK Agar Tidak Terjebak Ekstremisme

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki banyak program pencegahan aksi teror dan esktremisme di Surabaya.

Menurutnya, aksi ekstremisme yang terjadi mayoritas berawal dari kemiskinan dan kesendirian. Karena itu, Pemkot berupaya membangun masyarakat yang toleran meski terdiri dari beragam etnis dan agama.

“Di Surabaya, meski ada berbagai macam etnis, tetap mau membaur dan bersama-sama membangun kota. Ini berdampak positif pada keamanan kota serta menjamin keberlangsungan perekonomian,” ujarnya di Hotel JW Marriott Surabaya, Senin (5/12/2016).

Salah satu program yang dijalankan Risma saat ini adalah mendata penduduk terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tujuannya, supaya mereka tidak sampai terpengaruh paham-paham ekstrem.

“Di saat seseorang bingung, apapun bisa terjadi. Makanya, kami bangun dan pererat lagi aktifitas yang macam-macam. Kami juga rapatkan barisan dengan kepolisan, ulama, dan masyarakat,” katanya.

Saat memberikan sambutan di acara EAS, Risma sempat memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemkot Surabaya untuk menangkal aksi ekstremisme.

Beberapa di antaranya, pengamanan swakarsa yang dilakukan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, serta Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Pemkot juga beberapa kali telah menggelar kompetisi lomba cipta kampung aman. “Program itu terbukti mampu mengurangi angka kriminalitas di Surabaya, terutama di kampung,” ujar Risma.

Perlu diketahui, seminar East Asia Summit Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism adalah seminar membahas pencegahan terorisme dan ekstremisme dengan kekerasan (violent extremisme) antarnegara baik tingkat nasional dan regional.

Acara yang dihadiri perwakilan lembaga pemerintah dan non pemerintah dari negara peserta EAS di Surabaya ini digelar di Hotel JW Marriott selama dua hari sejak hari ini, Senin (5/12/2016).

Selain 10 negara ASEAN turut hadir dalam seminar ini delegasi dari Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, RRT, Rusia dan Selandia Baru.

Tidak hanya itu, hadir dalam acara ini perwakilan kementerian atau lembaga nasional RI, akademisi, serta organsasi kemasyarakatan di Indonesia.(den/ipg)