Momentum Pemerintah Perkuat Komitmen dan Aksi Nyata Perlindungan HAM

Pemerintah Indonesia masih terus berupaya maksimal untuk melakukan reformasi hukum, utamanya berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pememuhan hak asasi manusia (HAM). Meski demikian, tak dipungkiri bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah.

Pandangan itu disampaikan Joko Widodo Presiden saat menerima pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (9/12/2016).

“Masih banyak persoalan hak asasi manusia lainnya yang belum sepenuhnya dapat kita tuntaskan. Seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, perdagangan manusia, dan kejahatan seksual serta kekerasan pada anak,” ungkap Joko Widodo Presiden.

Maka itu, bertepatan dengan Hari HAM Sedunia ke-68, Joko Widodo Presiden bertekad menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat komitmen, tekad, dan aksi nyata dalam melakukan perlindungan terhadap HAM. Dirinya juga menyebut bahwa negara akan hadir untuk menjamin perlindungan HAM bagi warga negara.

“Sesuai dengan amanah konstitusi, negara harus hadir dalam menjamin terselenggaranya hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh warga negara,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri M. Imdadun Rahmat Ketua Komnas HAM, Roichatul Aswidah Wakil Ketua Bidang Eksternal, Prof. Musdah Mulia Anggota Pansel, Hafid Abbas Anggota, Mulya Lubis perwakilan aktivis HAM, serta sejumlah anggota lainnya, Presiden juga menyinggung soal hak-hak warga negara atas pendidikan dan kesehatan yang mungkin belum sepenuhnya terpenuhi.

Namun, Joko Widodo Presiden meyakinkan bahwa pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan dasar bagi para warganya.

Selain itu, dalam hal kebebasan beragama yang merupakan dasar dari kerukunan dan toleransi, Presiden juga menyadari pentingnya pemerintah untuk menjaga hal tersebut. Sebab, warga negara berhak untuk menjalankan keyakinannya dengan terbebas dari gangguan dan pembatasan dari pihak manapun.

“Dalam menjalankan peran ini, pemerintah menyadari pentingnya kerja sama dengan berbagai elemen bangsa untuk menjaga toleransi dan kerukunan,” katanya.

Di penghujung sambutannya, Joko Widodo Presiden berpendapat bahwa pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara pemerintah pusat dengan daerah. Maka itu, terhadap segala penegakan peraturan daerah yang mengedepankan HAM mendapatkan apresiasi khusus dari Presiden.

“Upaya pemerintah kabupaten dan kota untuk menciptakan kabupaten dan kota yang ramah dan peduli HAM tersebut perlu mendapat apresiasi bersama,” katanya.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya adalah Wiranto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (jos/bid/ipg)