Pemberantasan Korupsi Bisa Dilakukan Sejak Awal Lewat Pendidikan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar kuliah umum bertajuk: Penanggulangan Korupsi: Antara Harapan dan Kenyataan, dengan menghadirkan Dr. Abraham Samad mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam mencetak generasi muda antikorupsi, terang Abraham Samad tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang perlu dipahami adalah apakah makna dan arti korupsi itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang besar, dihuni 250 juta jiwa, memiliki hampir 18.000 pulau. Seharusnya di negara yang besar ini tidak ada orang yang tidak bisa sekolah, tidak ada pengangguran, atau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit karena tidak bisa diobati.

“Jumlah pengangguran di Indonesia ada sekitar 28 juta, 11 prosen dari total jumlah penduduk, ini bukan angka yang kecil dan sangat memprihatinkan. Padahal, kita punya gas alam yang luar biasa, emas, batubara, bijih besi, nikel, minyak, dan lain sebagainya. Sumber daya ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu pengusaha nakal dan birokrat korup,” kata Samad.

Korupsi, lanjut Samad disebabkan sistem pendapatan yang tidak seimbang, sejarah dan politik yang masih dikuasai orang-orang yang sama, sistem desentralisasi, ketidakpastian hukum, dan penegakan hukum yang buruk.

Samad menyebutkan bahwa korupsi sekarang ini sudah mengalami evolusi atau metamorfosa. “Kalau dulu orang melakukan korupsi pada umur 40 tahun ke atas, tetapi sekarang umur 29, 32, 33 tahun pun sudah korupsi. Artinya, generasi muda sekarang tidak luput dari korupsi. Korupsi sudah mengalami evolusi,” ujarnya.

Indonesia sebenarnya mempunyai kesempatan untuk memberantas atau paling tidak meminimalisir korupsi pada awal bergulirnya reformasi, yaitu pada tahun 1998, dengan cara pembenahan hukum. Sayangnya pada waktu itu pemerintah lebih rajin memperbaiki sistem politik dan demokrasi, karena hanya ingin mendapat pengakuan dari negara lain bahwa sistem demokrasi di Indonesia adalah yang paling baik.

“Akhirnya, jadi seperti sekarang ini, yang bisa menjadi bupati atau kepala daerah adalah mereka yang mempunyai banyak uang. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan KPK dulu hampir tidak ada Pilkada yang tidak money politik, yaitu 98 persen money politik,” papar Samad.

Samad menjelaskan, saat ini yang bisa memperbaiki kondisi Indonesia yang menderita penyakit korupsi adalah melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal yang menerapkan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang didalamnya menanamkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan keadilan.

“Cara memerangi korupsi adalah perangi dengan gigih, perangi dengan adil, perangi selama mungkin, optimis menang, dan kekuatan rakyat adalah yang paling penting, artinya dilakukan dengan gerakan sosial yang melibatkan semua elemen baik pemerintah, penegak hukum, dan rakyat,” pungkas Abraham Samad.

Kuliah umum Selasa (13/12/2016) yang berlangsung hampir dua jam tersebut diikuti oleh 600-an mahasiswa dan jajaran rektorat mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, dosen, dan karyawan.(tok)