Wantiknas Gandeng ITS Bentuk Smart City

Mewujudkan Smart City yang ideal untuk Indonesia, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) mengajak ITS menyusun kriteria Smart City yang bersifat nasional.

ITS adalah satu diantara lima Perguruan Tinggi di Indonesia yang terpilih untuk membantu menyosialisasikan dan membuat kriteria mengenai Smart City yang bersifat nasional.

Menanggapi hal ini, Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc ES PhD, menyambut baik ajakan Wantiknas dalam penyusunan standarisasi Smart City tentang kriteria Smart City dalam suatu daerah.

Seperti diketauhi, saat ini semua daerah di Indonesia diminta untuk mengembangkan Smart City, namun hingga saat ini belum jelas seperti apa itu Smart City dan darimana harus memulainya.

“Untuk itu, diharapkan Wantiknas bisa segera menyusun standarisasi tersebut,” terang Guru Besar Teknik Lingkungan ITS tersebut saat audiensi dengan rombongan Tim Pelaksana Teknis Wantiknas di Rektorat ITS, Kamis (15/12/2016).

Apabila standarisasi nasional sudah terbentuk, Joni mengaku bahwa ITS siap membantu dalam menentukan elemen-elemen dan infrastruktur yang harus dipenuhi daerah-daerah di Indonesia.

Sebagai institut sains dan teknologi, saat ini ITS sudah dijadikan referensi bagi sejumlah perguruan tinggi lain dalam pengembangan IT.

“Saya berharap tidak hanya menjadi referensi perguruan tinggi, namun ITS dapat membantu dalam pengembangan Smart City, terutamanya di wilayah Jawa Timur,” tambah Joni.

Sementara itu, anggota Tim Pelaksana Teknis Wantiknas, Garuda Sugardo, menjelaskan bahwa Smart City kini merupakan gerakan nasional yang terus digalakkan di Kabupaten atau Kota.

Dari total 514 Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, 50 di antaranya telah ditargetkan Wantiknas memenuhi kriteria Smart City.

“Surabaya merupakan salah satu contoh yang berhasil dengan walikotanya yang paham dan semangat dalam mewujudkan Smart City,” ujar Garuda yang memimpin rombongan.

Garuda menambahkan bahwa terdapat enam kriteria Smart City, di antaranya smart economy, smart mobility, smart environment, smart governance, smart living, dan smart people.

Hal ini pun merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula kriteria aplikasi-aplikasi berbasis elektronik seperti e-govt, e-education, e-logistic, e-health dan e-procurement yang dijadikan pedoman sebagai katalisator sebuah Kabupaten atau Kota dalam memenuhi kategori Smart City.

“Sehingga penyusunan standarisasi kriteria Smart City ini harus segera disosialisasikan mengingat setiap daerah memiliki kriterianya sendiri,” jelasnya.

Garuda menambahkan, kriteria Smart City seperti yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Perpres No 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) tersebut juga harus memiliki tiga hal, yakni useful, affordable, dan empowering.

“Harapannya, Smart City ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah itu sendiri,” pungkas Garuda Sukardo.(tok)