DPD dan Menkes Bertemu, Bahas Pendidikan Dokter sampai Kebijakan Kesehatan

‎Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Nila Djuwita F Moeloek Menteri Kesehatan di Gedung DPD. Dalam rapat itu DPD meminta kejelasan pemerintah atas permasalahan kebijakan pendidikan Dokter Layanan Prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penyakit tidak menular.

Hardi Selamat Hood Ketua Komite III mengatakan saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, JKN, dan narkoba. Hal itu yang kini terjadi di berbagai daerah. “Kita berharap Menkes bisa menjelaskan,” ujar dia saat membuka rapat di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (19/12/2016).

Dia mengatakan, persoalan ini juga dialami daerahnya, yaitu Batam. Menurutnya, Batam sangat menarik untuk di bahas. “Kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia. Dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu,” ujar senator asal Kepulauan Riau itu.

Sementara Nila Moeloek Menkes menjelaskan program DLP memang belakang ini menimbulkan berbagai polemik. Tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan. “Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” ujar dia.

Nila mengatakan, dengan program itu pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat. Untuk itu mindset masyarakat harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu. “Kita harus mengubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” kata Nila.

Terkait JKN, Nila menilai JKN telah memberikan layan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu. Untuk itu harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan. Terutama dalam penguatan layan kesehatan dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia.

“Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan,” katanya.

Menkes juga membenarkan bahwa memasuki era saat ini penyakit tidak menular kian pesat. Satu diantaranya diabetes mellitus (kencing manis). Tentunya penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia. “Penyakit ini kurang lebih 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi di pedesaan,” ujar Nila.

Sementara itu, Muhammad Rakhman anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan pemerintah harus memperhatikan dari hulu. Memang masyarakat harus diberikan penyuluhan hidup sehat. “Pemerintah harus memberikan penyuluhan terkait hidup sehat ke masyarakat,” kata dia.

Selain itu, Baiq Diyah Ratu Ganefi Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat mempertanyakan apakah DLP itu setara dengan spesialis. Jika itu setara dengan spesialis, bagimana nasib para calon dokter yang sedang mengikuti kuliah kedokteran.

“Karena pemerintah telah membuka program studi dokter DLP di 13 universitas yang akreditas A. Bagaimana standarisasinya,” kata dia.(faz/iss/den)