Presiden Serahkan Sertifikat, Satyalancana, dan Ingatkan Soal Pungli

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyerahkan Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada masyarakat Kalimantan Tengah di sela-sela puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Selasa (20/12/2016).

Sekitar 1.700 sertifikat telah diserahkan kepada pemilik persil dalam kesempatan itu. Kepada para penerima sertifikat, Presiden menitip pesan agar tanah yang telah disertifikasi dapat dipergunakan secara produktif.

“Saya harap tanah yang sudah disertifikasi agar digunakan secara produktif. Silakan kalau mau dimasukkan ke bank untuk mencari modal kerja bagi usaha, tidak apa. Tetapi ingat, kalau mau mencari modal kerja atau investasi usaha dikalkulasi yang betul apakah bisa mengembalikan atau tidak. Jangan sampai justru sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan,” ujar Joko Widodo Presiden.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya, dirinya tidak ingin kembali mendengar adanya pungutan liar dalam pelayanan dan pengurusan sertifikat. Ia menekankan agar jajarannya memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat.

“Saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai ada yang minta-minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh! Ingat, sekarang sudah ada Saber Pungli. Yang sudah ditangkap banyak, jangan sampai bertambah. Saya titip, kepada seluruh Kantor BPN, layani masyarakat sebaik-baiknya, layani dan selesaikan dengan cepat,” tegas Presiden.

Pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 16 orang penerima. Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa dalam bidang perikemanusiaan.

Dua di antara 16 penerima Satyalancana Kebaktian Sosial itu Soekarwo Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Tri Rismaharini Walikota Surabaya.(jos/den)